Ditpolairud Polda Sulawesi Utara beserta staf dan Bhayangkari menyampaikan ucapan Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 H atau 25 Agustus 2026.
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum untuk mengenang keteladanan Rasulullah sekaligus menguatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat tersebut dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persaudaraan, serta meningkatkan kepedulian kepada sesama.
Mengusung semangat “Mempererat Ukhuwah Islamiyah, Menguatkan Persaudaraan Umat dan Kepedulian Sesama”, peringatan ini menjadi pengingat bahwa kebersamaan dan kepedulian merupakan nilai penting dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat.
Keteladanan Nabi Muhammad SAW juga dapat menjadi inspirasi untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Sikap sederhana seperti membantu sesama, menjaga hubungan baik, dan menghadirkan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk nyata dari semangat tersebut.
Melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, keluarga besar Ditpolairud Polda Sulut berharap semangat persaudaraan dan kepedulian dapat terus tumbuh serta menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat.
Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H. Semoga momentum ini membawa keberkahan, mempererat persaudaraan, dan menginspirasi kita untuk terus menebarkan kebaikan.
Ditpolairud Polda Sulut Pererat Kebersamaan Lewat Family Gathering
Sumber: Dokumentasi Istimewa
BITUNG -Semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui upacara dan kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kebersamaan yang mampu mempererat hubungan antarpersonel. Semangat tersebut ditunjukkan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara melalui kegiatan Family Gathering di Pantai Walet, Kota Bitung.
Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus Hari Juang Polri. Suasana kebersamaan tampak dalam kegiatan yang mempertemukan personel bersama keluarga dalam nuansa santai dan penuh kekeluargaan.
Pantai Walet dipilih sebagai lokasi kegiatan untuk memberikan ruang bagi personel dan keluarga menikmati suasana kebersamaan di luar rutinitas kedinasan. Momentum tersebut sekaligus menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan membangun kekompakan di lingkungan Ditpolairud Polda Sulut.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan pengabdian. Nilai tersebut sejalan dengan tugas Polri yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat.
Melalui Family Gathering, semangat kebersamaan diharapkan semakin tumbuh di antara personel. Hubungan yang harmonis di lingkungan kerja maupun keluarga menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara optimal.
Selain mempererat hubungan internal, kegiatan tersebut juga mencerminkan semangat Polri yang humanis. Kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak selalu harus dalam situasi formal, tetapi dapat diwujudkan melalui interaksi yang hangat, komunikatif, dan penuh kekeluargaan.
Momentum Hari Juang Polri turut memberikan makna tersendiri bagi kegiatan tersebut. Hari Juang Polri menjadi pengingat mengenai perjalanan panjang pengabdian kepolisian kepada bangsa dan negara. Nilai perjuangan tersebut diharapkan terus menjadi motivasi bagi setiap personel untuk menjalankan tugas dengan dedikasi dan integritas.
Kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan Family Gathering juga menjadi bagian dari upaya menjaga soliditas organisasi. Dengan komunikasi dan hubungan yang semakin erat, personel diharapkan mampu bekerja sebagai satu kesatuan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.
Di sisi lain, keterlibatan keluarga memberikan warna tersendiri dalam kegiatan tersebut. Dukungan keluarga merupakan bagian penting dalam perjalanan pengabdian anggota Polri. Karena itu, kegiatan bersama keluarga menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan sekaligus memberikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan.
Suasana Pantai Walet yang terbuka dan penuh nuansa rekreasi semakin mendukung terciptanya interaksi yang lebih cair. Personel dapat berkomunikasi dan membangun kedekatan tanpa sekat kedinasan.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan bukan sekadar tentang perayaan, melainkan tentang bagaimana nilai persatuan, gotong royong, dan pengabdian terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ditpolairud Polda Sulut melalui kegiatan ini menunjukkan bahwa membangun institusi kepolisian yang kuat juga membutuhkan kebersamaan di dalamnya. Soliditas personel, dukungan keluarga, serta kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadirkan sosok Polri yang humanis dan dipercaya.
Dengan semangat HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan Hari Juang Polri, kebersamaan di Pantai Walet diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah kegiatan seremonial. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi energi baru bagi seluruh personel Ditpolairud Polda Sulut untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Strategi Komprehensif Kapolda Sumsel Tangani Karhutla 2026: Dari Edukasi Masif hingga Penahanan 17 Tersangka
Tribratanews.polri.go.id – PALEMBANG – Menghadapi ancaman siklus tahunan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), pemerintah pusat bersama aparat gabungan dan pemerintah daerah merapatkan barisan. Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI H. Prabowo Subianto, memimpin langsung Rapat Penanggulangan Karhutla di Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Ruang VIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Senin (24/8/2026).
Rapat tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh jajaran menteri dan pejabat teras negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel yang dipimpin oleh Gubernur H. Herman Deru.
Dalam forum strategis tersebut, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., memaparkan strategi holistik yang telah dan sedang dijalankan oleh Polda Sumsel. Penanganan Karhutla tahun ini tidak hanya bertumpu pada pemadaman, tetapi mencakup pencegahan dini, kolaborasi edukasi, hingga penegakan hukum yang tegas.
Kapolda Sumsel menjelaskan bahwa antisipasi telah dilakukan jauh hari. “Karena Karhutla ini merupakan siklus yang terjadi setiap tahunnya, kami sudah mempersiapkan hal ini mulai dari awal tahun, Bapak Presiden. Pada bulan Februari yang lalu, Bapak Kapolri bahkan hadir mengecek langsung kesiapsiagaan Karhutla sekaligus apel Kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan,” papar Irjen Pol. Sandi Nugroho.
Untuk upaya pencegahan (preemtif) dan edukasi, Polda Sumsel mengedepankan sinergi di tingkat akar rumput. Menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan para Kepala Desa (Kades) sebagai ujung tombak, aparat secara masif memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang larangan membuka lahan pertanian dengan cara dibakar.
Langkah ini, lanjut Kapolda, semakin kuat berkat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang menjadi landasan aparat di lapangan. Selain itu, kolaborasi aktif juga dilakukan saat terjadi kebakaran dan pasca-kebakaran (rehabilitasi) bersama TNI, pemerintah daerah, dan warga setempat.
Namun, upaya persuasif tersebut dibarengi dengan tindakan represif bagi pihak-pihak yang membandel. Penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi bukti komitmen aparat dalam menekan angka Karhutla.
“Berdasarkan kegiatan yang sudah kami pantau, saat ini kami telah menangani kasus sebanyak 15 Laporan Polisi (LP). Selama kejadian di kewilayahan, kami juga sudah menahan 17 tersangka. Mudah-mudahan penindakan ini menjadi shock therapy (efek jera) sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi pembakaran hutan di wilayah Sumsel,” tegas Kapolda.
Dikonfirmasi secara terpisah usai rapat, Kabid Humas Polda Sumsel menyampaikan imbauan tambahan agar strategi ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat luas.
“Sesuai arahan Bapak Kapolda dalam rapat bersama Bapak Presiden hari ini, penanganan Karhutla yang komprehensif membutuhkan kesadaran kolektif. Penegakan hukum adalah langkah terakhir; yang paling utama adalah pencegahan. Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak membakar lahan dengan alasan apa pun, dan segera melapor kepada Bhabinkamtibmas atau Polsek setempat jika melihat titik api,” ujar Kabid Humas.
Rapat koordinasi bersama Presiden RI ini menjadi penegas bahwa penanganan Karhutla di Sumatera Selatan pada tahun 2026 dilakukan secara terpadu dan satu komando. Melalui keseimbangan antara deteksi dini, edukasi yang humanis, kolaborasi lintas instansi, serta penegakan hukum yang memberi efek jera, Sumatera Selatan diharapkan mampu melewati musim kemarau tahun ini tanpa status darurat kabut asap, demi menjaga roda ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kelestarian ekosistem lingkungan.
Begini Paparan Kapolda Sumsel Soal Strategi Penanganan Karhutla di Hadapan Presiden Prabowo
Tribratanews.polri.go.id – PALEMBANG – Menghadapi ancaman siklus tahunan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), pemerintah pusat bersama aparat gabungan dan pemerintah daerah merapatkan barisan. Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI H. Prabowo Subianto, memimpin langsung Rapat Penanggulangan Karhutla di Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Ruang VIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Senin (24/8/2026).
Rapat tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh jajaran menteri dan pejabat teras negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel yang dipimpin oleh Gubernur H. Herman Deru.
Dalam forum strategis tersebut, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., memaparkan strategi holistik yang telah dan sedang dijalankan oleh Polda Sumsel. Penanganan Karhutla tahun ini tidak hanya bertumpu pada pemadaman, tetapi mencakup pencegahan dini, kolaborasi edukasi, hingga penegakan hukum yang tegas.
Kapolda Sumsel menjelaskan bahwa antisipasi telah dilakukan jauh hari. “Karena Karhutla ini merupakan siklus yang terjadi setiap tahunnya, kami sudah mempersiapkan hal ini mulai dari awal tahun, Bapak Presiden. Pada bulan Februari yang lalu, Bapak Kapolri bahkan hadir mengecek langsung kesiapsiagaan Karhutla sekaligus apel Kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan,” papar Irjen Pol. Sandi Nugroho.
Untuk upaya pencegahan (preemtif) dan edukasi, Polda Sumsel mengedepankan sinergi di tingkat akar rumput. Menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan para Kepala Desa (Kades) sebagai ujung tombak, aparat secara masif memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang larangan membuka lahan pertanian dengan cara dibakar.
Langkah ini, lanjut Kapolda, semakin kuat berkat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang menjadi landasan aparat di lapangan. Selain itu, kolaborasi aktif juga dilakukan saat terjadi kebakaran dan pasca-kebakaran (rehabilitasi) bersama TNI, pemerintah daerah, dan warga setempat.
Namun, upaya persuasif tersebut dibarengi dengan tindakan represif bagi pihak-pihak yang membandel. Penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi bukti komitmen aparat dalam menekan angka Karhutla.
“Berdasarkan kegiatan yang sudah kami pantau, saat ini kami telah menangani kasus sebanyak 15 Laporan Polisi (LP). Selama kejadian di kewilayahan, kami juga sudah menahan 17 tersangka. Mudah-mudahan penindakan ini menjadi shock therapy (efek jera) sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi pembakaran hutan di wilayah Sumsel,” tegas Kapolda.
Dikonfirmasi secara terpisah usai rapat, Kabid Humas Polda Sumsel menyampaikan imbauan tambahan agar strategi ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat luas.
“Sesuai arahan Bapak Kapolda dalam rapat bersama Bapak Presiden hari ini, penanganan Karhutla yang komprehensif membutuhkan kesadaran kolektif. Penegakan hukum adalah langkah terakhir; yang paling utama adalah pencegahan. Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak membakar lahan dengan alasan apa pun, dan segera melapor kepada Bhabinkamtibmas atau Polsek setempat jika melihat titik api,” ujar Kabid Humas.
Rapat koordinasi bersama Presiden RI ini menjadi penegas bahwa penanganan Karhutla di Sumatera Selatan pada tahun 2026 dilakukan secara terpadu dan satu komando. Melalui keseimbangan antara deteksi dini, edukasi yang humanis, kolaborasi lintas instansi, serta penegakan hukum yang memberi efek jera, Sumatera Selatan diharapkan mampu melewati musim kemarau tahun ini tanpa status darurat kabut asap, demi menjaga roda ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kelestarian ekosistem lingkungan.
Strategi Komprehensif Kapolda Sumsel Tangani Karhutla 2026: Dari Edukasi Masif hingga Penahanan 17 Tersangka
Tribratanews.polri.go.id – PALEMBANG – Menghadapi ancaman siklus tahunan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), pemerintah pusat bersama aparat gabungan dan pemerintah daerah merapatkan barisan. Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI H. Prabowo Subianto, memimpin langsung Rapat Penanggulangan Karhutla di Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Ruang VIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Senin (24/8/2026).
Rapat tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh jajaran menteri dan pejabat teras negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel yang dipimpin oleh Gubernur H. Herman Deru.
Dalam forum strategis tersebut, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., memaparkan strategi holistik yang telah dan sedang dijalankan oleh Polda Sumsel. Penanganan Karhutla tahun ini tidak hanya bertumpu pada pemadaman, tetapi mencakup pencegahan dini, kolaborasi edukasi, hingga penegakan hukum yang tegas.
Kapolda Sumsel menjelaskan bahwa antisipasi telah dilakukan jauh hari. “Karena Karhutla ini merupakan siklus yang terjadi setiap tahunnya, kami sudah mempersiapkan hal ini mulai dari awal tahun, Bapak Presiden. Pada bulan Februari yang lalu, Bapak Kapolri bahkan hadir mengecek langsung kesiapsiagaan Karhutla sekaligus apel Kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan,” papar Irjen Pol. Sandi Nugroho.
Untuk upaya pencegahan (preemtif) dan edukasi, Polda Sumsel mengedepankan sinergi di tingkat akar rumput. Menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan para Kepala Desa (Kades) sebagai ujung tombak, aparat secara masif memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang larangan membuka lahan pertanian dengan cara dibakar.
Langkah ini, lanjut Kapolda, semakin kuat berkat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang menjadi landasan aparat di lapangan. Selain itu, kolaborasi aktif juga dilakukan saat terjadi kebakaran dan pasca-kebakaran (rehabilitasi) bersama TNI, pemerintah daerah, dan warga setempat.
Namun, upaya persuasif tersebut dibarengi dengan tindakan represif bagi pihak-pihak yang membandel. Penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi bukti komitmen aparat dalam menekan angka Karhutla.
“Berdasarkan kegiatan yang sudah kami pantau, saat ini kami telah menangani kasus sebanyak 15 Laporan Polisi (LP). Selama kejadian di kewilayahan, kami juga sudah menahan 17 tersangka. Mudah-mudahan penindakan ini menjadi shock therapy (efek jera) sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi pembakaran hutan di wilayah Sumsel,” tegas Kapolda.
Dikonfirmasi secara terpisah usai rapat, Kabid Humas Polda Sumsel menyampaikan imbauan tambahan agar strategi ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat luas.
“Sesuai arahan Bapak Kapolda dalam rapat bersama Bapak Presiden hari ini, penanganan Karhutla yang komprehensif membutuhkan kesadaran kolektif. Penegakan hukum adalah langkah terakhir; yang paling utama adalah pencegahan. Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak membakar lahan dengan alasan apa pun, dan segera melapor kepada Bhabinkamtibmas atau Polsek setempat jika melihat titik api,” ujar Kabid Humas.
Rapat koordinasi bersama Presiden RI ini menjadi penegas bahwa penanganan Karhutla di Sumatera Selatan pada tahun 2026 dilakukan secara terpadu dan satu komando. Melalui keseimbangan antara deteksi dini, edukasi yang humanis, kolaborasi lintas instansi, serta penegakan hukum yang memberi efek jera, Sumatera Selatan diharapkan mampu melewati musim kemarau tahun ini tanpa status darurat kabut asap, demi menjaga roda ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kelestarian ekosistem lingkungan.
Strategi Komprehensif Polda Sumsel Tangani Karhutla 2026: Dari Edukasi Masif hingga Penahanan 17 Tersangka
Tribratanews.polri.go.id – PALEMBANG – Menghadapi ancaman siklus tahunan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), pemerintah pusat bersama aparat gabungan dan pemerintah daerah merapatkan barisan. Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI H. Prabowo Subianto, memimpin langsung Rapat Penanggulangan Karhutla di Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Ruang VIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Senin (24/8/2026).
Rapat tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh jajaran menteri dan pejabat teras negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel yang dipimpin oleh Gubernur H. Herman Deru.
Dalam forum strategis tersebut, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., memaparkan strategi holistik yang telah dan sedang dijalankan oleh Polda Sumsel. Penanganan Karhutla tahun ini tidak hanya bertumpu pada pemadaman, tetapi mencakup pencegahan dini, kolaborasi edukasi, hingga penegakan hukum yang tegas.
Kapolda Sumsel menjelaskan bahwa antisipasi telah dilakukan jauh hari. “Karena Karhutla ini merupakan siklus yang terjadi setiap tahunnya, kami sudah mempersiapkan hal ini mulai dari awal tahun, Bapak Presiden. Pada bulan Februari yang lalu, Bapak Kapolri bahkan hadir mengecek langsung kesiapsiagaan Karhutla sekaligus apel Kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan,” papar Irjen Pol. Sandi Nugroho.
Untuk upaya pencegahan (preemtif) dan edukasi, Polda Sumsel mengedepankan sinergi di tingkat akar rumput. Menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan para Kepala Desa (Kades) sebagai ujung tombak, aparat secara masif memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang larangan membuka lahan pertanian dengan cara dibakar.
Langkah ini, lanjut Kapolda, semakin kuat berkat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang menjadi landasan aparat di lapangan. Selain itu, kolaborasi aktif juga dilakukan saat terjadi kebakaran dan pasca-kebakaran (rehabilitasi) bersama TNI, pemerintah daerah, dan warga setempat.
Namun, upaya persuasif tersebut dibarengi dengan tindakan represif bagi pihak-pihak yang membandel. Penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi bukti komitmen aparat dalam menekan angka Karhutla.
“Berdasarkan kegiatan yang sudah kami pantau, saat ini kami telah menangani kasus sebanyak 15 Laporan Polisi (LP). Selama kejadian di kewilayahan, kami juga sudah menahan 17 tersangka. Mudah-mudahan penindakan ini menjadi shock therapy (efek jera) sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi pembakaran hutan di wilayah Sumsel,” tegas Kapolda.
Dikonfirmasi secara terpisah usai rapat, Kabid Humas Polda Sumsel menyampaikan imbauan tambahan agar strategi ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat luas.
“Sesuai arahan Bapak Kapolda dalam rapat bersama Bapak Presiden hari ini, penanganan Karhutla yang komprehensif membutuhkan kesadaran kolektif. Penegakan hukum adalah langkah terakhir; yang paling utama adalah pencegahan. Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak membakar lahan dengan alasan apa pun, dan segera melapor kepada Bhabinkamtibmas atau Polsek setempat jika melihat titik api,” ujar Kabid Humas.
Rapat koordinasi bersama Presiden RI ini menjadi penegas bahwa penanganan Karhutla di Sumatera Selatan pada tahun 2026 dilakukan secara terpadu dan satu komando. Melalui keseimbangan antara deteksi dini, edukasi yang humanis, kolaborasi lintas instansi, serta penegakan hukum yang memberi efek jera, Sumatera Selatan diharapkan mampu melewati musim kemarau tahun ini tanpa status darurat kabut asap, demi menjaga roda ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kelestarian ekosistem lingkungan.
Presiden RI Pimpin Ratas Penanganan Karhutla, Kapolda Sumsel Hadir Lansung di Palembang
PALEMBANG — Presiden Republik Indonesia memimpin langsung Rapat Terbatas (Ratas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan. Rapat berlangsung di VIP Room Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Senin (24/8/2026), mulai pukul 14.00 WIB.
Rapat terbatas tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi pemerintah pusat, di antaranya Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.
Dari unsur daerah, hadir Gubernur Sumatera Selatan, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., Pangdam II/Sriwijaya, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Ratas tersebut menjadi bentuk perhatian langsung pemerintah pusat terhadap penanganan Karhutla di Sumatera Selatan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi bencana ekologis dan dampaknya terhadap masyarakat.
Kehadiran Kapolda Sumsel dalam rapat tersebut menunjukkan keterlibatan aktif Polda Sumsel dalam mendukung langkah penanganan Karhutla, termasuk upaya pencegahan, mitigasi, patroli terpadu, pemantauan titik api, serta sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan.
Koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan setiap potensi Karhutla dapat diantisipasi dan ditangani sedini mungkin. Sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait juga diperlukan untuk menjaga keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan serta stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Selatan.
Rapat tersebut memberikan penguatan strategis terhadap koordinasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan Karhutla. Dukungan pemerintah pusat diharapkan semakin memperkuat langkah mitigasi dan respons terhadap potensi kebakaran di wilayah Sumatera Selatan.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kehadiran Kapolda Sumsel dalam rapat terbatas tersebut merupakan bentuk kesiapan Polda Sumsel dalam mendukung arahan pemerintah pusat terkait penanganan Karhutla.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan Karhutla. Setiap arahan dan kebijakan yang disampaikan dalam rapat ini akan menjadi bagian penting dalam penguatan langkah penanganan di lapangan,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Ia menambahkan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha hingga masyarakat. Pencegahan dan deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas.
Rapat Terbatas Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia ini menegaskan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Karhutla di Sumatera Selatan sekaligus memperkuat komitmen bersama antara Polri, TNI dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat serta menjaga lingkungan dan stabilitas kamtibmas di Bumi Sriwijaya.
Presiden RI Pimpin Ratas Penanganan Karhutla, Kapolda Sumsel Hadir di Palembang
PALEMBANG — Presiden Republik Indonesia memimpin langsung Rapat Terbatas (Ratas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan. Rapat berlangsung di VIP Room Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Senin (24/8/2026), mulai pukul 14.00 WIB.
Rapat terbatas tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi pemerintah pusat, di antaranya Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.
Dari unsur daerah, hadir Gubernur Sumatera Selatan, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., Pangdam II/Sriwijaya, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Ratas tersebut menjadi bentuk perhatian langsung pemerintah pusat terhadap penanganan Karhutla di Sumatera Selatan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi bencana ekologis dan dampaknya terhadap masyarakat.
Kehadiran Kapolda Sumsel dalam rapat tersebut menunjukkan keterlibatan aktif Polda Sumsel dalam mendukung langkah penanganan Karhutla, termasuk upaya pencegahan, mitigasi, patroli terpadu, pemantauan titik api, serta sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan.
Koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan setiap potensi Karhutla dapat diantisipasi dan ditangani sedini mungkin. Sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait juga diperlukan untuk menjaga keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan serta stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Selatan.
Rapat tersebut memberikan penguatan strategis terhadap koordinasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan Karhutla. Dukungan pemerintah pusat diharapkan semakin memperkuat langkah mitigasi dan respons terhadap potensi kebakaran di wilayah Sumatera Selatan.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kehadiran Kapolda Sumsel dalam rapat terbatas tersebut merupakan bentuk kesiapan Polda Sumsel dalam mendukung arahan pemerintah pusat terkait penanganan Karhutla.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan Karhutla. Setiap arahan dan kebijakan yang disampaikan dalam rapat ini akan menjadi bagian penting dalam penguatan langkah penanganan di lapangan,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Ia menambahkan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha hingga masyarakat. Pencegahan dan deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas.
Rapat Terbatas Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia ini menegaskan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Karhutla di Sumatera Selatan sekaligus memperkuat komitmen bersama antara Polri, TNI dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat serta menjaga lingkungan dan stabilitas kamtibmas di Bumi Sriwijaya.
Presiden RI Pimpin Ratas Penanganan Karhutla, Kapolda Sumsel Hadir di Palembang
PALEMBANG — Presiden Republik Indonesia memimpin langsung Rapat Terbatas (Ratas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan. Rapat berlangsung di VIP Room Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Senin (24/8/2026), mulai pukul 14.00 WIB.
Rapat terbatas tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi pemerintah pusat, di antaranya Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.
Dari unsur daerah, hadir Gubernur Sumatera Selatan, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., Pangdam II/Sriwijaya, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Ratas tersebut menjadi bentuk perhatian langsung pemerintah pusat terhadap penanganan Karhutla di Sumatera Selatan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi bencana ekologis dan dampaknya terhadap masyarakat.
Kehadiran Kapolda Sumsel dalam rapat tersebut menunjukkan keterlibatan aktif Polda Sumsel dalam mendukung langkah penanganan Karhutla, termasuk upaya pencegahan, mitigasi, patroli terpadu, pemantauan titik api, serta sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan.
Koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan setiap potensi Karhutla dapat diantisipasi dan ditangani sedini mungkin. Sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait juga diperlukan untuk menjaga keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan serta stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Selatan.
Rapat tersebut memberikan penguatan strategis terhadap koordinasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan Karhutla. Dukungan pemerintah pusat diharapkan semakin memperkuat langkah mitigasi dan respons terhadap potensi kebakaran di wilayah Sumatera Selatan.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kehadiran Kapolda Sumsel dalam rapat terbatas tersebut merupakan bentuk kesiapan Polda Sumsel dalam mendukung arahan pemerintah pusat terkait penanganan Karhutla.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan Karhutla. Setiap arahan dan kebijakan yang disampaikan dalam rapat ini akan menjadi bagian penting dalam penguatan langkah penanganan di lapangan,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Ia menambahkan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha hingga masyarakat. Pencegahan dan deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas.
Rapat Terbatas Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia ini menegaskan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Karhutla di Sumatera Selatan sekaligus memperkuat komitmen bersama antara Polri, TNI dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat serta menjaga lingkungan dan stabilitas kamtibmas di Bumi Sriwijaya.
Perjuangan Personel Ditsamapta Polda Sumsel Menembus Bara Karhutla
berita polisi
PALEMBANG — “Assalamualaikum bu… Maaf adek belum bisa pulang ke rumah…”
Pesan singkat penuh keharuan tersebut menjadi cermin nyata dari beratnya pengorbanan para personel Ditsamapta Polda Sumsel yang tengah berjuang di garis terdepan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Di saat masyarakat menikmati kehangatan berkumpul bersama keluarga, para garda terdepan ini harus tetap bersiaga, menembus pekatnya asap dan tebalnya lahan gambut demi memadamkan titik-titik bara yang tersembunyi di dalam tanah.
Rasa rindu akan rumah dan hangatnya pelukan keluarga tak dimungkiri kerap membayangi. Namun, tugas negara dan keselamatan jutaan napas masyarakat dari ancaman kabut asap menuntut profesionalisme serta dedikasi tanpa batas. Tanggung jawab besar itu dipikul mantap di atas pundak para personel.
Di tengah gempuran rasa lelah yang menguras fisik dan mental, kebersamaan menjadi benteng pertahanan terbaik mereka. Duduk melingkar di tengah hutan, berbagi sebungkus nasi bersama rekan sejawat, menjadi momen sederhana yang menguatkan tekad bahwa tak ada perjuangan yang dilakukan sendirian.
Setiap tetes keringat, rasa lelah, dan keikhlasan menahan rindu ini diiringi harapan besar agar bumi pertiwi segera terbebas dari ancaman bencana asap. Doa dari seluruh lapisan masyarakat amat dibutuhkan agar bencana karhutla segera teratasi, sehingga para prajurit penjelajah gambut ini dapat kembali pulang dan berkumpul dengan keluarga tercinta dalam keadaan selamat.
