Blog

  • Polri Berpacu dengan Waktu Layani Kesehatan Korban Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Polri Berpacu dengan Waktu Layani Kesehatan Korban Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Polri Berpacu dengan Waktu Layani Kesehatan Korban Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

     

    Aceh Tamiang, 6 Desember 2025 — Polri kembali menunjukkan komitmen kemanusiaannya melalui penguatan layanan kesehatan di wilayah bencana. Di tengah jalan yang rusak, jembatan terputus, serta wilayah tanpa sinyal, Tim Kesehatan Pusdokkes Polri bersama tim medis Biddokkes Polda Jambi dan RS Bhayangkara Jambi tiba di Pos Bencana depan Mako Polres Aceh Tamiang pukul 17.00 WIB. Minimnya komunikasi membuat perjalanan penuh tantangan, namun tim tetap bergerak cepat untuk memastikan masyarakat menerima layanan kesehatan sesegera mungkin. Setibanya di lokasi, mereka langsung memperkuat pelayanan kesehatan di tengah meningkatnya korban luka dan kondisi rumah sakit yang sempat lumpuh akibat banjir. Banyak fasilitas kesehatan baru kembali beroperasi secara bertahap, namun masih kekurangan tenaga. Polri berpacu dengan waktu menangani korban luka, mendukung proses identifikasi korban meninggal, dan mengantisipasi penyakit pasca-banjir seperti diare, ISPA, infeksi kulit, gangguan lambung, dan berbagai keluhan lain yang mulai muncul di pos-pos pengungsian.

    Tim Kesehatan Biddokkes dan RS Bhayangkara Jambi yang diberangkatkan menuju wilayah terdampak bencana terdiri dari tiga dokter, enam paramedis, dan tiga pengemudi dengan dukungan tiga unit ambulans. Pada Sabtu, 6 Desember 2025 pukul 09.00 WIB, tim ini bergabung dengan dr. Irma Yeni, Sp.A., serta dr. Ikhsan, Sp.PD., sebelum bergerak menuju wilayah Polda Aceh. Seluruh personel dalam keadaan sehat, dan perjalanan berlangsung lancar serta aman hingga memasuki daerah terdampak.

    Tim Polda Jambi merupakan salah satu dari tim kesehatan yang diberangkatkan Pusdokkes Polri dan kini disebar ke tiga lokasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kehadiran mereka melengkapi rangkaian upaya Polri dalam memastikan setiap wilayah terdampak mendapat dukungan medis yang memadai. Dengan pengiriman tim secara serentak ke berbagai titik bencana, Polri membangun jembatan pelayanan kesehatan yang saling terhubung, sehingga daerah yang beban penanganannya meningkat dapat segera diperkuat. Penyebaran tenaga kesehatan lintas provinsi ini memperlihatkan bahwa operasi kemanusiaan Polri tidak hanya berfokus pada satu wilayah, tetapi bergerak serempak untuk menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, dengan perhitungan cermat demi memaksimalkan kecepatan dan kekuatan dalam menembus kondisi medan yang sulit.

    Seiring operasi kemanusiaan berlangsung, total 12.242 warga telah mendapatkan pelayanan dalam bakti kesehatan Polri di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lonjakan pasien ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan layanan medis pasca banjir dan longsor. Berbagai penyakit mulai banyak ditemui, seperti diare, influenza, demam, hipertensi, serta gangguan asam lambung. Tak sedikit pula korban luka berat dan ringan yang ditangani setelah dievakuasi oleh tim SAR dari lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Kombinasi penyakit pasca-bencana dan luka fisik akibat evakuasi membuat tenaga medis Polri bergerak cepat dan tanpa henti untuk mencegah kondisi pasien memburuk.

    Aceh menjadi wilayah dengan dampak korban paling tinggi. Hingga 6 Desember 2025, tercatat 2.481 jiwa menjadi korban bencana dengan mayoritas luka ringan, sementara jumlah korban meninggal dunia mencapai 356 jiwa—tertinggi dibandingkan wilayah lain. Kondisi ini menuntut respons cepat dan tenaga medis yang memadai untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal.

    Di Sumatera Barat, beban layanan medis meningkat signifikan. Posko pelayanan kesehatan telah menangani 7.153 pasien, jumlah tertinggi di antara seluruh wilayah terdampak. Keluhan pasien sangat beragam, mulai dari demam, batuk, flu, sakit gigi, gatal-gatal, asam lambung, nyeri perut, mual, diare, sakit kepala, hingga hipertensi. Lonjakan ini memperlihatkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan pasca-banjir dan menguatkan alasan Polri memperbanyak pengiriman tenaga medis.

    Untuk memperkuat operasi kemanusiaan, Polri mengerahkan 34 personel DVI untuk identifikasi korban meninggal, 12 personel psikologi untuk layanan trauma healing, serta setidaknya 86 ambulans yang disiagakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 6 Desember 2025 pukul 16.30 WIB, perkembangan layanan kesehatan menunjukkan hasil signifikan. Di Aceh, 25 jenazah berhasil teridentifikasi dan 209 pengungsi telah mendapatkan layanan kesehatan. Di Sumatera Utara, 97 pengungsi telah mendapat penanganan medis, sementara di Sumatera Barat, satu jenazah berhasil diidentifikasi dan 287 pengungsi telah dilayani. Secara keseluruhan, 1.243 personel Polri telah dikerahkan dalam operasi kemanusiaan, meliputi pengamanan, layanan medis, DVI, hingga distribusi logistik, sedangkan jumlah pengungsi dari tiga provinsi terdampak mencapai 848.076 orang.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Polri bergerak melampaui hambatan medan. “Perjalanan tim kesehatan kami bukan hanya soal menembus jalur yang rusak, tetapi memastikan masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pertolongan. Setiap menit sangat berarti bagi penyelamatan warga,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Polri berpacu dengan waktu karena korban luka terus berdatangan dan risiko penyakit pasca-banjir mulai meningkat. “Polri hadir memperkuat layanan kesehatan dan bahu-membahu bersama relawan serta pemerintah daerah. Tidak peduli seberapa sulit aksesnya, Polri berkomitmen hadir hingga titik terdampak terakhir. Inilah wujud Transformasi Polri dalam operasi kemanusiaan.”

  • Kadiv Humas Polri : Helikopter Poludara Baharkam Polri Berhasil Dropping Logistik Bantuan ke Aceh Tamiang

    Kadiv Humas Polri : Helikopter Poludara Baharkam Polri Berhasil Dropping Logistik Bantuan ke Aceh Tamiang

    Kadiv Humas Polri : Helikopter Poludara Baharkam Polri Berhasil Dropping Logistik Bantuan ke Aceh Tamiang

    Personel Polisi Udara Baharkam Polri melakukan pengiriman bantuan logistik kepada masyarakat terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang. Daerah ini menjadi lokasi terdampak yang cukup sulit untuk dilakukan droping batuan melalui jalur udara.

    Kondisi terkini di Aceh Tamiang menunjukan lokasi terdampak yang layak untuk dilakukan pendaratan helikopter untuk droping logistik sangat minim. Sebab, genangan air banjir bandang masih menggenangi sebagian besar daratan.

    “Tidak ada tempat aman untuk melakukan droping bantuan. Seluruh area tergenang, lahan kosong berubah menjadi arus deras, dan titik-titik evakuasi tak lagi dapat dijangkau,” ungkap Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Sabtu (6/12/25).

    Menurut Kadivhumas Polri, bantuan logistik yang dikirimkan ini akhirnya sampai di Aceh Tamiang dengan dropping penuh risiko. Namun, semua dilakukan demi penanganan masyarakat terdampak yang tetap harus terpenuhi kebutuhannya.

    Pengiriman dilakukan dengan helikopter beserta empat personel, yakni AKBP Dian Didik Arvianto selaku pilot, IPTU Vidya H. Mangundjaya selaku Copilot, Aipda Sanioko, dan Bripka Kukuh Wahyu.

    “Dalam kondisi itu, pilot Kepolisian Udara harus mengambil keputusan cepat. Di tengah hembusan angin kencang dan jarak pandang terbatas, ia memilih satu-satunya titik yang memungkinkan—sebuah lokasi sempit yang sebenarnya sangat berisiko, namun menjadi harapan terakhir bagi warga yang menunggu pertolongan,” jelas Kadivhumas Polri.

    Ditambahkan Kadivhumas Polri, masyarakat lagsung menghampiri helikopter milik Poludara Baharkam Polri yang melakukan dropping bantuan. Bantuan ini akan disalurkan kembali secara bertahap meski pengiriman menemui berbagai tantangan.

    “Dengan manuver presisi, helikopter ditahan pada ketinggian rendah. Awak udara bersiaga, memastikan paket-paket bantuan jatuh tepat sasaran tanpa membahayakan warga. Keputusan ini bukan tanpa bahaya. Tapi demi saudara-saudara kita yang bertahan di tengah banjir Aceh Tamiang, resiko itu harus diambil. Karena di momen genting seperti ini, keselamatan banyak jiwa jauh lebih penting dari apapun,” ujar Kadivhumas Polri.

  • Brimob Polda Metro Jaya Salurkan Bantuan untuk Panti Asuhan di Jakpus

    Brimob Polda Metro Jaya Salurkan Bantuan untuk Panti Asuhan di Jakpus

    Jakarta – Satuan Brimob Polda Metro Jaya menggelar bakti sosial di Panti Asuhan Putra Setia, Kramat Sentiong, Jakarta Pusat (Jakpus). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian memperingati HUT ke-76 Polda Metro Jaya.
    Kegiatan dipimpin Wadansat Brimob Polda Metro Jaya AKBP Eko Sumaryanto bersama para pejabat utama Satbrimob Polda Metro Jaya. Dalam kegiatan ini, Brimob Polda Metro Jaya menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan kebutuhan sehari-hari anak-anak panti.


    “Dalam rangka HUT ke-76 Polda Metro Jaya, kami ingin menunjukkan bahwa Brimob hadir untuk memberi manfaat. Selain menjaga keamanan, kami juga membawa misi kemanusiaan dalam setiap langkah pengabdian,” kata Dansat Brimob. Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

    Bareskrim Bongkar Penyelundupan 51 Kg Ganja di Sumut, 3 Kurir Ditangkap
    Brimob Polda Metro Jaya, kata Henik, terus berkomitmen memperkuat hubungan dengan masyarakat. Dia berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan empati serta memperkuat rasa saling peduli dalam kehidupan bermasyarakat.

  • Telusuri Temuan Kayu yang diduga akibatkan Bencana di Aceh dan Sumatera Kapolri dan Menteri Kehutanan Bentuk Satgas Gabungan

    Telusuri Temuan Kayu yang diduga akibatkan Bencana di Aceh dan Sumatera Kapolri dan Menteri Kehutanan Bentuk Satgas Gabungan

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menggelar doorstop usai audiensi di Gedung Utama Mabes Polri, Kamis malam (4/12/2025). Pertemuan tersebut membahas penanganan temuan kayu yang diduga menjadi salah satu faktor terjadinya kerusakan infrastruktur dan korban jiwa akibat bencana di Aceh, Sumatera, dan Sumatera Barat.

    Dalam pernyataannya, Kapolri menyampaikan rasa duka cita atas bencana yang menimpa masyarakat di berbagai wilayah tersebut.

    “Kita menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana, baik di Aceh, di Sumatera maupun Sumatera Barat,” ujar Kapolri.

    Ia menjelaskan bahwa temuan kayu yang diduga ilegal menjadi atensi Presiden sehingga Polri bersama Kementerian Kehutanan sepakat membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.

    “Kami menyambut baik dan akan melakukan kerja sama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan guna melakukan penyelidikan terkait temuan-temuan kayu yang diduga berdampak terhadap kerusakan, jembatan rusak, rumah terdampak, hingga adanya korban jiwa,” jelasnya.

    Kapolri menegaskan bahwa personel Polri telah diturunkan ke lapangan dan akan segera bergabung dengan tim dari Kementerian Kehutanan maupun unsur lain yang diperlukan.

    “Dalam waktu dekat saya meminta agar tim segera bergerak dari hulu sampai hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki potensi perlu ditindaklanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran,” sambungnya.

    Ia menekankan bahwa pendalaman akan dilakukan secara komprehensif dan hasilnya akan segera diinformasikan kepada publik setelah tim gabungan bekerja maksimal.

    “Yang jelas sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kita akan pastikan kerja tim berjalan cepat,” tutup Kapolri. (Hms/L)

  • Jadi Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri Tegaskan Komitmen Kawal Hak dan Kesejahteraan Buruh

    Jadi Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri Tegaskan Komitmen Kawal Hak dan Kesejahteraan Buruh

    Jadi Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri Tegaskan Komitmen Kawal Hak dan Kesejahteraan Buruh

    Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menghadiri sekaligus membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12). Dalam kegiatan tersebut, Kapolri ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI. Kapolri menyatakan kesediaannya setelah memastikan pengangkatan tersebut tidak bertentangan dengan regulasi maupun AD/ART organisasi.

    Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal perjuangan hak dan kesejahteraan buruh melalui jalur yang konstruktif dan tertib, tanpa mengganggu iklim usaha. Sebagai dewan penasihat, Kapolri juga menegaskan penguatan peran Desk Ketenagakerjaan Polri dalam penyelesaian sengketa industrial antara buruh dan pengusaha. Polri, kata dia, akan terus hadir sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah. Kapolri berharap sinergi tersebut dapat menjaga keadilan, stabilitas kamtibmas, serta iklim industri yang kondusif, sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan buruh menuju Indonesia Emas 2045.

  • Pelayanan Humanis dan Ramah Urus BPKB di Ditlantas Polda Metro Tuai Pujian Warga

    Pelayanan Humanis dan Ramah Urus BPKB di Ditlantas Polda Metro Tuai Pujian Warga

    Pelayanan cepat. murah senyum yang diberikan petugas dan tidak bertele-tele dalam pengurusan BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya kembali menuai pujiam dari warga masyarakat yang melakukan pengurusan digedung biru, Kamis (4/12).

    Sapah warga bernama Romi mengaku, dalam pengurusan balik nama kendaraan bermotor miliknya dilayani petugas dengan cepat.

    “Alhamdulillah hari ini saya sedang proses balik nama dan sudah selesai. Pelayanan sekarang lebih baik dan lebih cepat. Menurut saya sudah bagus, jadi tidak ada saran lagi,” kata Romi.

    Sementara itu, Perwira Administrasi Seksi BPKB Iptu Sunarti mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem yang semakin modern, transparan, dan humanis.

    “Kami berkomitmen memberikan pelayanan cepat, tepat, dan humanis. Seluruh proses kini sudah berbasis digital, mulai dari verifikasi dokumen, antrean elektronik, hingga pembayaran biaya administrasi,” kata Sunarti.

    Menurutnya, dalam pengurusan BPKB dilakukan secara terintegrasi. Dimana, pemohon cukup menyiapkan persyaratan, melakukan verifikasi awal, mengisi data melalui e-form, dan menyelesaikan pembayaran sesuai tarif PNBP di loket bank BRI yang tersedia.

    Pemohon juga dapat memantau langsung data kendaraan dan identitas pada layar monitor sebelum menunggu jadwal pengambilan BPKB.

    Dengan layanan yang semakin modern, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Ditlantas Polda Metro Jaya terus membuktikan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan terpercaya bagi seluruh pemohon. LN-SAP

  • Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Parkir Berbayar, Ajak Publik Tetap Tertib dan Nyaman

    Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Parkir Berbayar, Ajak Publik Tetap Tertib dan Nyaman

    Jakarta – Sebuah video viral di TikTok memperlihatkan adanya parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya. Pengunggah dalam video tersebut menuntut agar parkir digratiskan dengan alasan Polda Metro Jaya merupakan kantor pelayanan publik yang seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat.

    Menanggapi hal itu, Kayanma Polda Metro Jaya AKBP Agus Rizal menegaskan bahwa parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya memiliki dasar hukum yang jelas. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah yang mengatur pemanfaatan aset negara secara resmi dan bertanggung jawab.

    Agus menjelaskan, tarif parkir mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017, dengan tarif untuk mobil berkisar Rp 3.000–Rp 12.000 per jam, bus dan truk Rp 4.000–Rp 12.000 per jam, sepeda motor Rp 1.000–Rp 4.000 per jam, serta sepeda Rp 1.000 sekali parkir. Selain itu, kebijakan parkir juga berlandaskan PMK No. 115/PMK.06/2020 mengenai pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang harus memberikan pemasukan kepada negara melalui PNBP.

    Agus menegaskan bahwa Polda Metro Jaya bukan satu-satunya instansi pemerintah yang menerapkan parkir berbayar. Sejumlah fasilitas pelayanan publik seperti Polda Jawa Timur, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, RSUP Fatmawati, RS Harapan Kita, hingga beberapa RSUD di Jabodetabek dan daerah lain juga menjalankan kebijakan serupa demi menjaga ketertiban dan kualitas pelayanan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan kantong parkir resmi, selalu meminta karcis, dan segera melaporkan jika ada pungutan liar. Silakan hubungi Call Center Polisi 110 bila menemukan pelanggaran,” tutup AKBP Agus Rizal, seraya memastikan bahwa Polda Metro Jaya terus meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelayanan publik.

  • FWP: Polda Metro Jaya dan PWI Jaya Kolaborasi Gelar UKW pada 15–16 Desember 2025

    FWP: Polda Metro Jaya dan PWI Jaya Kolaborasi Gelar UKW pada 15–16 Desember 2025

    JAKARTA – Forum Wartawan Polri (FWP) bersama Polda Metro Jaya menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya untuk menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 15–16 Desember 2025. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme jurnalis yang bertugas meliput aktivitas kepolisian, sekaligus menindaklanjuti instruksi langsung Kapolri.
    Koordinasi pelaksanaan UKW digelar di ruang Kabid Humas Polda Metro Jaya pada Rabu (3/12). Pertemuan tersebut mempertemukan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Sekretaris PWI Jaya Arman Suparman, serta Ketua FWP Achmad Faruk.


    Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan Polda Metro Jaya memberikan dukungan penuh agar standar kompetensi wartawan yang bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya semakin terverifikasi dan profesional. Menurutnya, UKW merupakan implementasi nyata dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    “Kapolda sangat mendukung kegiatan ini. Apalagi ini juga merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri yang harus segera kami realisasikan,” ujar Budi.
    Sebelumnya, Kapolri menyampaikan dukungannya pada program UKW saat menghadiri peluncuran Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Banten, Minggu (30/11). Dalam kesempatan tersebut, Kapolri tampak berdiskusi serius dengan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir terkait peningkatan kualitas jurnalisme nasional.

    Budi menambahkan, pelaksanaan UKW bukan semata kegiatan administrasi, tetapi langkah strategis memastikan setiap wartawan memiliki kemampuan profesional, memahami etika kerja, serta mampu menyajikan informasi yang akurat kepada publik.
    “UKW bukan hanya meningkatkan kualitas pemberitaan, tetapi juga memperkuat hubungan kemitraan antara Polda Metro Jaya dan insan pers,” lanjutnya.
    Sementara itu, Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo menegaskan pihaknya segera memulai proses teknis pelaksanaan, mulai dari penjadwalan, pendaftaran peserta, hingga penyusunan materi uji sesuai standar Dewan Pers.

    Budi berharap UKW bersama Polda Metro Jaya dan FWP dapat menjadi momentum memperkuat ekosistem jurnalisme yang kredibel, khususnya bagi wartawan yang meliput bidang kepolisian.
    Penyelenggaraan UKW ini diharapkan menjadi langkah nyata meningkatkan profesionalisme wartawan dan memperkuat kualitas informasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

  • Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Kapolda Metro Jaya Tinjau Pelayanan dan Bahas Antisipasi Unjuk Rasa Desember di Polres Jakut

    Kapolda Metro Jaya Tinjau Pelayanan dan Bahas Antisipasi Unjuk Rasa Desember di Polres Jakut

    Kapolda Metro Jaya Tinjau Pelayanan dan Bahas Antisipasi Unjuk Rasa Desember di Polres Jakut

    Jakarta Utara, — Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri melakukan kunjungan kerja ke Polres Metro Jakarta Utara, Senin (1/12/2025) pagi, untuk meninjau pelayanan publik sekaligus memimpin Analisis dan Evaluasi (Anev) Situasi Kamtibmas Minggu ke-48.

    Kunjungan ini menjadi momentum evaluasi kesiapan Polda Metro Jaya menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat, termasuk rangkaian aksi unjuk rasa yang diprediksi berlangsung sepanjang Desember.

    Kunjungan diawali pukul 09.30 WIB dengan pengecekan ruang pelayanan SPKT. Kapolda mengapresiasi kebersihan serta tata ruang yang dinilai representatif bagi pelayanan masyarakat. Ia menekankan pentingnya respons cepat dan profesional dalam setiap pengaduan.

    Peninjauan dilanjutkan ke beberapa booth inovasi pelayanan Polres Metro Jakut, seperti:

    • Booth Jaga Polsek Koja, yang diapresiasi karena inovasinya dalam pengawasan wilayah.
    • Booth Assessment Tahanan, dengan penegasan agar keamanan ruang tahanan menjadi prioritas dan mencegah barang terlarang masuk.
    • Booth Si Dokkes Go To Satker, yang dinilai efektif memenuhi kebutuhan kesehatan anggota.
    • Booth Tourism Patrol, sebagai dukungan pengamanan kawasan wisata di Jakarta Utara.
    • Booth Patroli Barcode, dengan penekanan agar patroli juga menyasar sekolah-sekolah untuk mencegah pelajar ikut aksi unjuk rasa.
    • Booth Police & Da’i To School, yang diminta untuk diperkuat jelang rencana aksi besar pada 10 Desember 2025.

    Usai pengecekan ruang Command Center, Kapolda turut mengapresiasi kinerja Call Center 110 Polres Metro Jakarta Utara yang dalam catatan internal mencapai akurasi respons 100 persen.

    Anev Kamtibmas dimulai pukul 10.50 WIB di Aula Wira Satya. Dalam pembukaannya, Kapolda menyoroti situasi kamtibmas yang relatif kondusif dalam sepekan terakhir, namun meminta jajaran tetap meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan.

    Wadir Intelkam memaparkan potensi unjuk rasa yang diprediksi terjadi pada Hari Papua (1 Desember), Reuni 212 (2 Desember), dan Peringatan Hari HAM (10 Desember). Informasi intelijen mencatat adanya kemungkinan pergerakan kelompok buruh, mahasiswa, hingga kelompok perusuh dari Bandung serta Jabodetabek.

    Pola aksi yang diprediksi menyebar dan tidak berkerumun dianggap perlu menjadi perhatian, termasuk modus penggunaan pakaian biasa sebelum berganti hitam-hitam saat situasi memanas.

    Instruksi intelijen kepada jajaran meliputi:

    • Pendataan ketat pelajar SMK/STM yang berpotensi ikut aksi.
    • Sosialisasi hukum dan kontra-narasi di media sosial untuk mencegah mobilisasi massa.
    • Penempelan target kelompok perusuh yang sudah dipetakan dan pengawasan ketat di titik kumpul.
    • Optimalisasi personel Brimob Nusantara untuk penanganan cepat jika eskalasi meningkat.

    Wadirkrimum dalam paparannya menyampaikan hasil Operasi Sikat yang berlangsung dua pekan, dengan 37 target operasi berhasil diungkap dan 202 tersangka ditangkap, termasuk temuan bahan berbahaya seperti sajam, bom molotov, busur panah, dan petasan.

    Potensi penyusupan ideologi anarkisme melalui kegiatan Pasar Gadis juga menjadi salah satu perhatian Polda Metro Jaya.

    Kabid Humas menyoroti pentingnya mengoptimalkan layanan Call Center 110 sebagai kanal utama respons cepat kepolisian. Narasi positif serta penyebaran informasi terverifikasi kepada publik disebut penting untuk meredam isu-isu viral yang berpotensi menyesatkan.

    Wakapolda Metro Jaya menekankan bahwa gaung Operasi Sikat harus terasa hingga masyarakat bawah agar memberikan efek pencegahan yang nyata.

    Irwasda menambahkan pesan etika bagi anggota agar tetap menjaga perilaku, termasuk tidak terpancing komentar provokatif di media sosial.

    Mengakhiri Anev, Kapolda Metro Jaya memberikan beberapa instruksi strategis:

    • Memperkuat deteksi dini dan langkah preventif jelang aksi unjuk rasa Desember.
    • Menyiapkan strategi ringan, terukur, dan berbasis analisis ancaman.
    • Mengoptimalkan komunikasi publik dan mitigasi media.
    • Meningkatkan kesiapsiagaan penanganan bencana, termasuk peralatan anggota.
    • Memastikan anggota menjaga integritas, kesehatan, dan tidak melakukan pelanggaran.

    Kegiatan Anev ditutup dalam situasi aman terkendali.